Berikut versi panjang dan lengkapnya, ditulis dengan gaya jurnalistik profesional:
---
Judul:
Jakarta —Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan menanggung pembayaran cicilan utang proyek kereta cepat Whoosh Jakarta–Bandung sebesar Rp 1,2 triliun per tahun. Hal itu disampaikan Prabowo sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kepercayaan internasional dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional.
“Pemerintah akan melunasi kewajiban cicilan proyek Whoosh setiap tahun. Jumlahnya sekitar Rp 1,2 triliun, dan itu tidak masalah karena sudah diperhitungkan dalam anggaran negara,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Negara, Selasa (4/11/2025).
Menurut Prabowo, proyek Whoosh bukan hanya soal transportasi, tetapi juga tentang lompatan teknologi dan modernisasi sistem transportasi nasional. Ia menilai manfaat ekonomi yang dihasilkan akan jauh lebih besar dibandingkan beban utangnya.
“Kereta cepat Whoosh menjadi simbol kemajuan Indonesia. Ia mempercepat konektivitas antarwilayah, mengurangi polusi, dan membuka peluang ekonomi baru,” tegas Prabowo.
Proyek Whoosh dibiayai melalui kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok, dengan dukungan pinjaman dari China Development Bank (CDB). Total nilai pinjaman proyek mencapai sekitar USD 4,5 miliar, dengan bunga sekitar 2 persen per tahun dan tenor panjang.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, kewajiban pembayaran utang proyek akan dilakukan secara bertahap selama lebih dari 40 tahun. Pemerintah Indonesia menanggung sebagian beban pinjaman tersebut setelah adanya penyesuaian skema pembiayaan oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
“Porsi pembayaran utang pemerintah dilakukan untuk memastikan proyek tetap beroperasi dan memberi manfaat ekonomi yang maksimal,” ujar sumber dari Kemenkeu.
Kereta cepat Whoosh mampu memangkas waktu tempuh Jakarta–Bandung dari 3 jam menjadi hanya sekitar 36–45 menit. Hingga kini, volume penumpang terus meningkat sejak resmi beroperasi pada Oktober 2023.
Pakar ekonomi transportasi dari UI, Dr. Faisal Arif, menilai langkah pemerintah membayar cicilan utang merupakan hal wajar. “Selama proyek menghasilkan multiplier effect yang tinggi — seperti peningkatan investasi, efisiensi logistik, dan sektor pariwisata — maka beban utang bisa tertutupi,” ujarnya.
Selain manfaat ekonomi, proyek ini juga diharapkan berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon melalui pengalihan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi publik.
Meski demikian, sejumlah ekonom menilai pemerintah perlu memastikan transparansi dalam pengelolaan utang dan pendapatan operasional Whoosh. Hal ini penting agar beban fiskal tidak membesar di masa depan.
“Skema pembayaran harus jelas, apakah melalui APBN atau dengan skema bisnis langsung dari pendapatan Whoosh,” kata analis kebijakan publik, Yustinus Prastowo.
Pemerintah, menurutnya, juga perlu memperluas jaringan kereta cepat ke wilayah lain agar investasi tersebut tidak berhenti di Jawa Barat saja.
Presiden Prabowo menegaskan kembali bahwa pemerintah tidak akan mundur dari tanggung jawab finansial atas proyek strategis nasional.
“Tidak ada pembangunan besar tanpa investasi besar. Yang penting, kita gunakan uang rakyat dengan tanggung jawab, demi kemajuan bangsa,” tutupnya.
